Resume Berita di media sampai tanggal 7 mei 2007

Rabu, 02 April 2008

Riau pos

Desa yang masuk Kawasan HTI:

1. Desa Nipah Sendanu

2. Sungai Tohor

3. Lukun

4. Tanjung Gadai

5. Kepau Baru

6. Teluk Buntal

· Menurut Kepala Desa Nipah Sendanu, Natiran, Di desa ini terdapat 500 lebih KK yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan, mayoritas kebun sagu.

· Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP, menginstuksikan agar izin HTI tersebut ditinjau ulang. ''Sudah ada surat dari Gubri yang kita teruskan ke Pemkab dan Dinas Kehutanan Bengkalis agar meninjau ulang izin,'' sebut Kadishut Riau Zulkifli Yusuf, ditemui Selasa (1/4). "

· Gubri meminta dishut Bengkalis mendata ulang HTI. Bila masuk dalam kawasan perkebunan masyarakat, supaya kawasan di-inclave. "

HPHTI di Tengah Banjir

Kamis, 03 April 2008

· di kawasan ini hutannya tinggal seribuan hektare saja?

· pemerintah tidak serius turun ke lapangan saat mengukur lahan

· HPHTI itu dikeluarkan sebelum amdalnya keluar

· Hutan yang ada dibabat dan diambil kayunya. Kemudian lahannya ditinggal

· kebakaran lahan jika musim kemarau, dan banjirlah jika musim hujan

· Tak ada lagi kawasan penyerap air

· masyarakat yang kebunnya ''digasak'' oleh HPHTI akan kehilangan mata pencaharian sehingga terancam menjadi masyarakat miskin

· Jangan sampai izin yang dikeluarkan dengan alasan ''pembangunan dan ekonomi'' malah sebaliknya mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat

Thursday, 03 April 2008

Terbitnya SK Menhut RI

· Desa Nipah Sendanu saja tidak kurang 500-an hektar lahan perkebunan sagu milik warga dipetakan pihak perusahaan sebagai lokasi yang masuk dalam izin HTI

· karena SK Menhut tersebut tidak menjelaskan secara rinci batas-batas atau wilayah yang mendapat HTI

· Pada tahun 2002 PT Perkasa Baru mendapat rekomendasi HTI oleh Menhut RI dan rekomendasi IPK Bupati Bengkalis untuk penanaman akasia.

· tahun 2003 perusahaan menghentikan kegiatan karena menyerobot lahan perkebunan sagu milik warga.

· tahun 2007 diduga anak perusahaan Arara Abadi mendapatkan kembali izin pengelolaan HTI

4 Maret

Kades se- Tebing Tingggi Tuntut PT Lestari Unggul Makmur ( Dinilai Mengambil Tanah Masyarakat)

Kepala Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis, Selasa (4/3) datang ke Gedung DPRD Riau
PT Lestari Unggul Makmur yang mengambil lahan masyarakat seluas 14.390 hektar:

1. Kepala Desa Banglas Samsurizal

2. Kepala Desa Tanjung Sari Kantan H

· Anggota Komisi B DPRD Riau Drs Azwir Alimuddin MM "DPRD Riau siap memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan ulah perusahaan tersebut"

Saturday, 19 April 2008 14:36

Feature: Ketika Kebun Sagu Terancam Jadi HTI

· produksi sagu basah 500 ton per bulan

· Tidak pernah ada surat pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat rencana pembangunan HTI

· Dari 10.390 hektar izin HPHTI, kawasan hutan diperkirakan hanya 30 persen dan 70 persen lagi, saat ini adalah lahan masyarakat

· surat rekomendasi dari Gubernur Riau dengan SK:552.2/Dishut/28.21 tanggal 9 Agustus 2006

· Rekomendasi dari Wakil Bupati Bengkalis dengan SK: 522.1/PUK/270 tanggal 11 Mei 2006

· Amdal dari Gubri SK no: Kpts.553.a/XI/2006 tanggal 20 November 2006.

· SK menhut: Nomor 217/Menhut-II/2007 Tanggal 31 Mei

· Hutan Produksi yang di Konversi (HPK) seluas 3.930 hektar dan Hutan Produksi Tetap seluas 6.460 hektar.

· Di desa Nipah Sendanu terdapat sekitar 11 kilang pengolah tual sagu menjadi sagu basah

· Dikhawatirkan berdampak terhadap matinya pohon sagu dan kelapa warga akibat pembuatan kanal-kanal

· Menurut ketua DPRD Riau "Ada baiknya izin itu ditinjau ulang"

· Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf "izin dikeluarkan belum pernah dilakukan survei ke lokasi sebelumnya"

Selasa, 15 April 2008 17:50

Ditolak Forum Kades,

Pembukaan HTI di Kawasan Penghasil Sagu Terbesar di Indonesia

menurut Dinas Kehutan Propinsi Riau, pembukaan HTI tersebut untuk kelangsungan pasokan kayu akasia perusahaan kertas Riaupulp yang belakangan kian menipis
"Masyarakat yang punya surat bisa inklaf (ganti rugi) dan masyarakat yang tidak punya surat tapi lahan tersebut punya bukti sudah digarap juga bisa di inklaf, (Dishut Riau)

Link Berita: