Kebakaran di lahan Gambut

Berdasarkan data dari satelit modis terdapat 14 buah hotspot yang ada di provinsi riau. Keseluruhan hotspot ini berada pada kawasan bergambut. Dua buah hotspot berada pada gambut dangkal dengan kedalaman kurang dari 0,5 meter, 8 hotspot berada pada gambut kedalaman 1 sampai 2 meter, 1 hotspot berada pada gambut dengan kedalaman 2 sampai 4 meter, sedangkan 3 hotspot lainnya berada pada kawasan gambut dalam lebih dari 4 meter.

Secara Administrasi hotspot tersebar di 3 kabupaten, 9 buah terdapat di kotamadya dumai, 3 di kabupaten Bengkalis dan 2 di kabupaten Indragiri Hilir.
Dari 14 hotspot yang terdeteksi, 12 diantaranya berada dalam konsesi perusahaan baik HTI maupun perkebunan, dengan distribusi 6 dalam konsesi HTI dan 6 dalam konsesi perkebunan.
Hotspot yang terdapat di kotamadya dumai berada pada konsesi perusahaan PT Budi Daksa Dwi Kusuma (perkebunan) sebanyak 2 hotspot , CV Geosilva prima (perkebunan) 2 hotspot, PT. Surya Dumai Agrindo (perkebunan) 1 hotspot, PT. Surya Dumai Agrindo (HTI) 1 hotspot.
Di kabupaten Bengkalis hotspot terdapat di PT Budi Daksa Dwi Kusuma (Perkebunan) sebanyak 1 hotspot dan PT Sakato Pratama Makmur (HTI) yang berada pada kawasan gambut dalam (lebih dari 4 meter) sebanyak 2 hotspot.
Sedangkan hotspot lainnya terdapat di Kabupaten indragiri hilir yang berada pada konsesi perkebunan PT Bumi Reksa Nusa Sejati sebanyak 2 hotspot

Kontroversi Perizinan HTI di provinsi Riau

| View | Upload your own

Hutan di Lansekap Bukit Tigapuluh Dibabat APP, Kehidupan Masyarakat Tradisional dan Satwaliar Sumatera Terancam

08 Januari 2008

Pekanbaru dan Jambi – INDONESIA-- Kepunahan hutan alam dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi di lansekap Bukit Tigapuluh, di Riau dan Jambi sudah di ambang mata. Hutan yang merupakan salah satu habitat kunci bagi harimau, gajah, dan orangutan Sumatera dan tempat bergantung hidup masyarakat tradisional ini mengalami ancaman serius, baik akibat penebangan masif yang sedang berlangsung maupun rencana Departemen kehutanan (Dephut) untuk mengkonversi eks HPH di sekitar Bukit Tigapuluh melalui perusahaan bubur kertas dan kertas, terutama oleh Asia Pulp & Paper (APP) beserta perusahaan mitra kerjanya.

Sejumlah organisasi lingkungan yang bekerja di lansekap Bukit Tigapuluh ini mengecam keras rencana penghancuran hutan alam tersebut secara sistematis yang akan mengancam habitat satwa liar, pengaturan tata air pada DAS Indragiri dan Reteh di Riau serta DAS Batanghari dan Pengabuan di Jambi, serta sumber penghidupan masyarakat setempat, terutama suku Talang Mamak dan Orang Rimba.

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI), Yayasan Pusat Konservasi Harimau Sumatera (PKHS), Frankfurt Zoological Society (FZS), Zoological Society of London (ZSL) dan Worldwide Fund for Nature (WWF)-Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam melindungi lansekap Bukit Tigapuluh ini dari ancaman konversi hutan alam yang saat ini dilakukan oleh APP dan kelompok usahanya.

Jambi merupakan daerah hutan alam yang menjadi target pengalihan sumber bahan baku untuk produksi bubur kertas dan kertas APP, karena kegiatan konversinya di Riau saat ini dihentikan oleh pihak penegak hukum terkait tuduhan pembalakan liar dan kejahatan lingkungan.

Sejumlah konsesi HPH yang tidak beroperasi lagi di blok hutan Bukit Tigapuluh menjadi target pembukaan hutan untuk penanaman akasia oleh perusahaan HTI PT Arara Abadi dari Riau dan PT Wirakarya Sakti dari Jambi, keduanya adalah anak perusahaan APP, sangat ekspansif membuka hutan di wilayah ini dalam upaya memenuhi kebutuhan industri pulp dan kertas mereka.

Perusahaan APP telah menebang sekitar 20.000 hektar hutan alam yang merupakan bagian dari Bukit Tigapuluh lansekap, tepatnya di sekitar hutan lindung Bukit Limau guna menutupi kebutuhan produksi bubur kertas anak perusahaannya, baik PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau maupun PT Lontar Papyrus Pulp and Paper di Jambi.

Sejumlah investigasi yang dilakukan organisasi lingkungan di provinsi Riau dan Jambi telah menemukan adanya indikasi penebangan liar dan pembukaan jalan logging oleh APP dan mitra kerjanya di lokasi eks PT IFA dan PT Dalek Hutani Esa, dimana di areal tersebut tidak ada hak pengelolaannya. Pembukaan jalan tersebut telah membuka akses semakin parahnya laju kerusakan hutan alam, dan legalitasnya dipertanyakan oleh kelima kelompok konservasi tersebut. Penebangan hutan alam terjadi di dalam kawasan hutan lindung, disekitar hutan lindung, maupun kawasan untuk kehidupan orang rimba serta habitat satwaliar seperti orangutan, harimau dan gajah Sumatera. (Lihat terlampir Laporan Investigasi WWF.).

Para konservasionis sangat prihatin dengan semakin terancamnya habitat orang utan, harimau, gajah, maupun masyarakat asli setempat akibat maraknya pembukaan lahan hutan alam. Dibutuhkan keputusan yang bijak dari pemerintah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi lanskap Bukit Tigapuluh, sebelum semuanya terlambat.

Ian Kosasih, Direktur Program Kehutanan WWF-Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada ancaman ekosistem yang sedang terjadi di Bukit Tigapuluh. Tindakan responsif diperlukan dalam menindaklanjuti usulan dan rekomendasi lembaga konservasi non-pemerintah terkait perlindungan Bukit Tigapuluh yang merupakan salah satu habitat terakhir untuk harimau, gajah dan orangutan Sumatera di Riau dan Jambi. Sebagai hutan dengan nilai-nilai konservasi yang tinggi (High Conservation Value Forest) Bukit Tigapuluh semestinya tidak dikonversi.

“Sejumlah usulan dari kelompok konservasi terkait dengan perlindungan lansekap Bukit Tigapuluh selayaknya diperhatikan dan ditindaklanjuti, karena kegiatan konversi sangat cepat pengaruhnya dalam mengubah tutupan dan kondisi hutan alam,” ujar Ian Kosasih. “Oleh karena itu penebangan hutan alam di landskap Bukit Tigapuluh harus dihentikan secepatnya.”

Lima kelompok konservasi ini telah mengajukan surat bersama pada 3 September 2007 kepada Menteri Kehutanan terkait dengan rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan perlindungan habitat harimau, gajah, dan orang utan di sekitar TNBT serta perluasan hutan lindung Bukit Sosah – Bukit Limau.

Tercatat tidak kurang 198 jenis burung (1/3 jenis burung di Sumatera) dan 59 jenis mamalia hidup di lansekap Bukit Tigapuluh (penelitian Danielsen dan Heegaard, 1995) serta terdapat flora endemik dan langka, cendawan muka rimau (Rafflesia hasseltii) dan Salo (Johanesteima altifrons). Masyarakat asli Talang Mamak, Orang Rimba dan Melayu Tradisional di lansekap Bukit Tigapuluh sudah mendiami wilayah hutan ini sejak lama dan sangat tergantung penghidupannya dengan kawasan hutan tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ø Diki Kurniawan (Warsi) : 08127407730 /dicky@warsi.or.id

Ø Peter H Pratje (FZS) : 08127495815 /phpratje@gmail.com

Ø Dolly Priatna (ZSL) : 081389001566 /Dolly.Priatna@zsl.org

Ø Nursamsu (WWF) : 08127537317 / Nursamsu@wwf.or.id

Ø M. Yunus (PKHS) : 081365705246 /yunus_pkhsb30@plasa.com

Rencana Masa Depan atau Bencana Sepanjang Masa

Banjir dan Kebakaran seakan menjadi menu utama setiap tahunnya di Riau, seperti penyakit bawaan yang terus menjangkit setiap musimnya. Kebijakan terhadap exploitasi hutan yang besar-besaran telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Konversi hutan dan penguasaan lahan oleh industry menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Riau khususnya masyarakat tempatan. Tahun 2004 tingkat kemiskinan di Riau mencapai 40,2%, salah satu penyebabnya adalah hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung terhadap hutan.

Hilangnya tutupan hutan alam Riau setiap tahunnya telah mencapai tingkat yang bukan hanya mengkhwatirkan tapi sudah menakutkan, dengan 160.000-200.000 hektar pertahun, bukan jumlah yang kecil untuk satu habitat kehidupan. Ancaman terhadap ekosistem semakin besar, ditambah lagi dengan tingginya tingkat pelepasan karbon karena pembukaan lahan dan berkurangnya tingkat daya serap karbon atmosfer karena semakin hilangnya tutupan hutan menjadi salah satu cerita menakutkan lagi.

Di lain pihak, tidak sedikit konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan berkaitan dengan pengusaan lahan. Lemahnya posisi tawar masyaraka menjadikan mereka pihak yang paling dirugikan, tersisihkan dari istilah pembangunan guna kesejahteraan hidup.

Benarkah pengorbanan yang dibutuhkan untuk mencapai satu kesuksesan bersama? atau hanya simbol sebagai pembenaran dari tindakan yang menyengsarakan kebersamaan hidup? Jika kesuksesan hanya ditandai dengan meningkatnya kesengsaraan orang banyak, maka sukses harusnya menjadi satu hal yang dihindari dari perkembangan suatu kehidupan.

Workshop Membangun Visi Bersama Perubahan Industry Pulp dan Kertas Indonesia diadakan di Pekanbaru-Riau tanggal 12-13 Januari 2007. Workshop ini merupakan agenda NGO lingkungan Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari industry pulp dan kertas. Kabut Riau berkesempatan menjadi tuan rumah untuk acara ini dan acara ini juga bekerja sama dengan NGO lain di Indonesia dan Luar negeri, yaitu CAPPA, WALHI Riau, WWF Riau, Jikalahari dan Environment Paper Network (EPN).

Dihadiri oleh 26 lembaga di Indonesia yang fokus terhadap isu-isu hutan dan lingkungan serta isu sosial yang berkaitan dengan kehutanan, seluruh peserta workshop mempresentasikan bahan, materi maupun permasalahan yang mereka hadapi di daerah asal peserta. Permasalahan ini terkait dengan pembangunan, operasi maupun perluasan dari indusrti pulp dan kertas, dan Sumatera dapat dikatakan daerah yang hampir merata dari Aceh sampai Palembang, dan Riau merupakan daerah terburuk dari seluruh daerah di Indonesia dengan komposisi 2 pabrik kertas raksasa beroperasi di Provinsi ini. Dari permasalahan degradasi hutan untuk pembukaan ataupun perluasan perkebunan akasia sampai konflik lahan dengan masyarakat di sekitar daerah operasi indusrti ini.

Berangkat dari semua permasalahan yang dipresentasikan oleh peserta dari daerah yang berbeda di Indonesia, maka NGO Indonesia bersepakat untuk membangun visi bersama untuk merubah industry pulp dan kertas di Indonesia menjadi lebih baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.

Visi tersebut adalah;

Terwujudnya Penghormatan Hak dan Kepentingan Masyarakat Setempat serta Terjaminnya Kepentingan Ekologi Dalam Memenuhi Kebutuhan Kertas Indonesia

Dengan Misi-misi dalam usaha pencapaian Visi tersebut sebagai berikut;

1. Mengintervensi perubahan kebijakan untuk ekspansi HTI-Pulp & kertas secara lokal , nasional dan internasional
2. Memperluas Pengakuan Dan Penghargaan Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Setempat (Adat) Secara Berkelanjutan
3. Menutup industri pulp & kertas yang melakukan pencemaran lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat dan menolak pembangunan industri baru serta menghentikan perluasan hti untuk pulp & kertas
   

History

Kabut berdiri tahun 1998 di Riau yang diinisiasi oleh beberapa pecinta alam yang saat itu sedang study di Universitas Riau. Kabut yang kependekan dari Khasanah Alam dan Budaya Tropis, adalah lembaga yang meletakkan perhatiannya terhadap isu-isu lingkungan, hutan dan Sosial budaya. Menyelamatkan hutan Riau dengan memperhatikan sistem kelola dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adalah menjadi tujuan utama dalam pencapaian visi Kabut.

Dengan Visi yang tidak berbeda yaitu penyelamatan hutan Riau, Kabut juga bergabung dengan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) dengan 26 NGO lingkungan lainnya yang ada di Riau.